Ilustrasi (Istimewa).
Ilustrasi (Istimewa).

Pemerintah Arab Saudi untuk sementara waktu memutuskan tak menerima jamaah umrah. Hal itu dikarenakan ada rekomendasi dari pihak kesehatan Arab Saudi berkaitan dengan pencegahan virus corona yang kini memang masih menjadi perhatian serius dunia.

Penghentian sementara gelombang umrah itu pun sebelumnya telah disampaikan melalui berbagai surat resmi dan broadcast berbahasa Arab. Dalam surat yang beredar tersebut, dinyatakan jika penerbangan dari luar negeri tak diperkenankan masuk ke Arab Saudi.

Hal itu juga berlaku sebaliknya, di mana warga negara setempat  dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Bahkan, warga negara Arab Saudi yang kini tengah berada di luar negeri juga tidak diperbolehkan masuk ke negara yang kaya akan minyak tersebut untuk sementara waktu.

Namun pengecualian berlaku bagi warga Arab Saudi yang kini sedang berada di luar negeri, yang ketika meninggalkan negara itu menggunakan kartu identitas nasional. Demikian pula warga negara-negara Dewan Kerjasama Teluk yang masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan kartu identitas nasional dan kini ingin kembali ke negara masing-masing akan diperbolehkan.

Penangguhan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, dan belum diketahui akan berjalan hingga kapan. Kondisi itu pun berdampak pada berbagai negara yang setiap hari melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Salah satunya Indonesia. Ribuan jamaah yang diberangkatkan setiap hari menuju Arab Saudi dipastikan tak melaksanakan perjalanannya ke Arab Saudi. Selain Indonesia, berbagai negara juga masuk daftar tak boleh masuk atau daftar tolak ke Arab Saudi untuk sementara waktu.

Negara-negara tersebut di antaranya China, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam.

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Arab Saudi juga memastikan jika kebijakan tersebut bersifat sementara. Evaluasi dan prosedur lainnya akan segera dilaksanakan menyusul kebijakan lain.