Ketua PKB Jatim Samakan Masyarakat Surabaya dengan Suku Betawi yang Terpinggirkan

Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar
Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar

SURABAYATIMES – SURABAYATIMES - Jelang Pilwali Surabaya 2020, Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKB Jatim Abdul Halim Iskandar memberikan komentar tentang kondisi Surabaya. Yaitu, kondisi saat ini dan harapan ke depan setelah adanya pimpinan baru pengganti Tri Rismaharini.

Sebagaimana diketahui, Kota Surabaya akan menggelar pemilihan wali kota tahun 2020 mendatang. Sebab, Risma sudah dua periode terpilih  sehingga dia tidak bisa lagi maju sebagai calon.

Tentang kondisi saat ini, Gus Halim -sapaan akrabnya- menyoroti perihal masyarakat asli yang semakin terpinggirkan di tengah pembangunan kota. "Kita memotret Rungkut. Lihat saja Rungkut 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dan Rungkut saat ini. Itu saja," ujarnya

Menurut dia, saat ini masyarakat yang asli sudah jarang. Dan mereka memilih pindah ke pinggiran karena tanahnya yang dijual. "Kami tidak ndakik berteori," tuturnya.

Hal ini, kata dia, hampir sama terjadi di Jakarta. Warga asli suku Betawi malah menempati daerah pinggiran kota. "Bisa dilihat di pojok belakang Pasar Tanah Abang, daerah Kemang. Yang masuk itu orang Betawi. Yang pinggir jalan sudah tidak ada," lanjut kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini.

Karena itu, Halim berharap agar arah pembangunan nanti dapat berubah. "Itu kalau saya permasalahan mendasar dari akar budaya," tegasnya.

Meski membela warga asli Surabaya, Halim menolak jika disebut diskriminasi dan bersikap SARA. "Tapi penghargaan kepada pemilik sejarah. Karena kalau ini tidak dipikirkan, jangan sampai suatu saat warga Surabaya jadi aborigin karena Surabaya sudah semakin metropolitan," kata dia.

Walaupun melemparkan kritik, Halim juga memberikan pujian perihal keberhasilan Risma memperkuat warga di pedalaman gang kecil. Warga gang kecil sudah diisi dan dikuatkan. Namun tetap dengan tanpa ada jaminan bakal tidak tergusur suatu saat nanti.

PKB sendiri memiliki lima kursi di DPRD Surabaya. Sehingga harus melakukan koalisi untuk mengusung calon. Sebab, untuk mengusung sendiri minimal harus memiliki 10 kursi.

Tentang koalisi ini, Halim membuka pada partai apa pun. Tidak ada batasan golongan mau kelompok. Tapi tetap dia dan  rekan koalisi PKB di pilwali nanti memiliki visi dan misi yang sama.
 

 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top