Pembatasan Penyadapan KPK Dianggap Konyol, Pakar Hukum: Transaksi Selesai, Izin Baru Keluar

Ilustrasi penyadapan. (Foto: istimewa)
Ilustrasi penyadapan. (Foto: istimewa)

SURABAYATIMES, MALANG – Salah satu persoalan di draf revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyadapan. Ke depan, langkah penyadapan bakal lebih sulit dan dibatasi. Sebab, DPR mengusulkan penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari dewan pengawas KPK yang juga diusulkan dibentuk.

Dalam hal ini, dewan pengawas dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1 × 24 jam sejak permohonan diterima. Setelah mengantongi izin dewan pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan maksimal selama tiga bulan sejak izin diberikan.

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Sulardi SH MSi menilai bahwa pembatasan penyadapan tersebut konyol. "Namanya KPK kan menyadap orang melakukan transaksi korupsi. Kalau harus izin selama 24 jam, kan sudah selesai. Transaksinya sudah selesai, izin baru dikeluarkan. Kan konyol itu," ucapnya kepada awak media di sela-sela Focus Group Disscussion (FGD) "Menolak Operasi Senyap RUU KPK" di gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Selasa (10/9/2019).

Pembatasan penyadapan KPK tersebut dinilai tidak berlogika. "Logikanya saja lah. Kita mau menyadap harus minta izin. Baru pengajuan draf, sudah bocor dulu," ungkapnya.

Sulardi meminta kalangan akademisi dan masyarakat sipil pada umumnya sebaiknya memanfaatkan kekuatan moralitas untuk menolak revisi UU yang melemahkan KPK tersebut.

"Kalau sudah ditolak, maka kita bisa bernapas. Kita bisa memperbaiki kinerja KPK. Masih ada harapan untuk menjadi lebih baik di masa depan," ucapnya.

Revisi UU KPK ke depan, menurut Sulardi, haruslah revisi UU yang memperkuat KPK. Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya (UB) Dr M Ali Safa'at SH MH pun sependapat dengan Sulardi.

"Komponen-komponen ataupun perubahan sebaiknya memang harus yang meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi sendiri. Jangan sampai itu mengurangi atau bahkan melemahkan," tandasnya.

Untungnya, lanjut Ali, revisi UU ini masih dalam proses persetujuan. "Saya kira jangka waktunya masih sangat panjang untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Apalagi kita lalu menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK ini," tukasnya.

 

Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : Yunan Helmy
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top