Anggota Dewan Terpilih Ini Anggap 28 PAC PDIP di Surabaya Melawan Megawati

Dua anggota dewan terpilih Riswanto dan Abdul Ghoni
Dua anggota dewan terpilih Riswanto dan Abdul Ghoni

SURABAYATIMES – Polemik adanya penolakan 28 pengurus anak cabang (PAC) PDIP Surabaya  terhadap keputusan Konfercab ditanggapi secara serius oleh kader PDIP lainnya yang bersikap kontra. Seperti diketahui hubungan antar kader PDIP Surabaya saat ini memanas pasca adanya penetapan ketua baru.

Abdul Ghoni salah satu kader PDIP melemparkan kritik terhadap sikap yang dipilih oleh 28 PAC di Surabaya tersebut. "Rekomendasi itu merupakan hasil keputusan dalam rapat pleno DPP PDI Perjuangan. Yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP Hasto Kristiyanto," ujarnya kepada SurabayaTIMES.

Karena itu menurut anggota dewan terpilih ini rekomendasi DPP itu harus disahkan dalam Konferensi Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Ini seperti diatur dalam Peraturan PDI Perjuangan No. 28/2019.

"Jika sudah disahkan Konfercab, maka Ketua DPC terpilih, bersama sekretaris, bendahara, dan semua formatur, elakukan rapat untuk mengisi stuktur kepengurusan. Mengisi pos-pos jabatan lain. Setelah terisi, Konfercab mengesahkan hasil rapat formatur, kemudian semua pengurus menjalani pelantikan," beber pria yang terpilih dari wilayah Dapil III Surabaya ini.

Ghoni kemudian menjelaskan memang SK kepengurusan DPC baru lantas bisa terbit saat itu juga. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan itu masih harus diproses secara administratif ke Jakarta.

Lebih lanjut Ghoni secara khusus mengkritik sikap sesama anggota dewan terpilih lainnya Riswanto. "Riswanto sangat kelihatan tidak membaca keseluruhan Peraturan PDI Perjuangan No. 28/2019. Inilah akibat tidak ada sosialisasi atas peraturan itu oleh DPC PDI Perjuangan kepada jajaran PAC-PAC," ujar pria asli Kenjeran ini.

Dia juga menanggap Riswanto tidak paham semangat yang terkandung dalam Peraturan PDIP 28/2019, yang mengatur konsolidasi organisasi di tingkat DPC dan DPD. Bahwa dalam sejarah, tradisi dan semangat berorganisasi di PDIP, yang berlangsung sudah lama, bahwa Keputusan DPP PDIP haruslah ditaati dan dipatuhi oleh jajaran di bawahnya. 

"Apalagi surat rekomendasi  itu ditandatangani basah oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Ini yang secara jelas bisa diartikan, bahwa saudara Ketua PAC Bulak, Riswanto dan lainnya jelas melawan keputusan ketua umum, Ibu Megawati," tegasnya.

Terpisah Riswanto membantah jika dianggap sikapnya melawan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Dia beralasan posisi kepengurusan anyar di bawah Adi Sutarwijono belum resmi."Karena belum ada SK resmi. Sifatnya masih rancangan. Itu yang perlu diluruskan. Jangan pernyataan Saya dipelintir seolah-olah saya menolak keputusan Ketua Umum," tegasnya.

Dia kemudian menjelaskan sesuai mekanisme partai, usulan yang disampaikan kepada DPD dan DPP berpedoman pada hasil Rakercab.

"Sehingga ketika terjadi protes dan penolakan saat dibacakan maka DPP akan membahas kembali. Sebab itu masih rancangan, bukan keputusan," terangnya.

Sehingga, lanjut Riswanto belum ada penetapan alias skorsing. Oleh Karena itu, sampai saat ini status DPC PDI Perjuangan masih demisioner.

Dia menambahkan dalam Peraturan Partai Nomor 28 Tahun 2019 pasal 5, yang dihasilkan dalam Rakernas menyatakan bahwa tentang evaluasi kinerja DPC yang berstatus baik tidak perlu dilakukan penggantian pengurus.

"Atas dasar tersebut maka forum Konfercab yang dibacakan di Gedung Empire Palace kemarin, harusnya dievaluasi kembali oleh DPP. Karena DPC PDIP Surabaya tidak termasuk dalam evaluasi kinerja yang buruk," pungkasnya.

Diketahui, DPP PDI Perjuangan menugaskan Adi Sutarwijono untuk memimpin DPC PDIP Kota Surabaya selama lima tahun ke depan, menggantikan Whisnu Sakti Buana yang telah memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selama 10 tahun sejak 2010.

Pembacaan tersebut menimbulkan polemik. Lantaran nama yang dibacakan tidak sesuai dengan keputusan hasil Rakercab DPC PDIP Surabaya yang digelar di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor 27 Juni sebelumnya.

Dalam Rakercab, sebanyak 31 PAC mengusulkan nama Whisnu Sakti Buana. Namun, hasil tersebut tidak diindahkan oleh DPP PDI Perjuangan.

Namun belakangan ini dari 31 PAC yang awalnya mendukung Whisnu ada yang berubah sikap dan sepakat mendukung pemimpin yang baru. Tiga PAC yang berubah sikap itu adalah PAC Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Rungkut.


 

 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top