Dua Paguyuban Jeep Berseteru Masalah Kuota Jeep Wisata ke Bromo, TNBTS Lakukan Mediasi, 25 Pihak Diundang

Surat undangan mediasi di BB TNBTS (ist)
Surat undangan mediasi di BB TNBTS (ist)

SURABAYATIMES, MALANG – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) bakal turun tangan menyikapi permasalahan kuota Jeep antara Perkumpulan Jeep Wisata Malang Raya dengan Paguyuban Jeep 4x4 BTS Tumpang . Rencananya, TNBTS bakal memediasi polemik  yang dirasakan oleh perkumpulan Jeep Malang Raya karena merasa diperlakukan tidak adil dengan pemberian kuota 21 jeep perharinya.

Mediasi tersebut bakal dilakukan pada Rabu (26/6/2019) di Kantor Aula Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang ada di Jalan Raden Intan 6 Malang.

Dalam mediasi tersebut, tak tanggung-tanggung, sebanyak 25 pihak terkait dari berbagi unsur turut diundang, seperti dari Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)  Jawa Timur, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, Kepala Dishub Kota Malang, Kepala Dishub Kabupaten Malang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Kepala Disbudpar Kabupaten Malang, Polres Malang Kota, Polres Malang Kabupaten, bagian hukum dan teknis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE.

Selanjutnya, Kepala Bidang Teknik Konservasi, kepala bidang btn wilayah 1, kepala seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Kepala Subbagian Data Evlap dan Humas, Kepala Seksi PTN Wilayah 1, Kepala Seksi PTN Wilayah 2, Kepala RPTN Conan Trisula, Kapolsek Tumpang, Kapolsek Poncokusumo,  Ketua Forum Komunikasi Pelaku Usaha Ekowisata di TNBTS, Kuasa Hukum Jeep Malang Raya, Ketua PHRi Kabupaten Probolinggo, Ketua Perkumpulan Jeep Wisata Malang Raya dan Ketua Paguyuban Jeep 4x4 BTS Tumpang.

Kepala Balai Besar TNBTS John Kennedie, dikonfirmasi mengenai adanya mediasi permasalahan kuota Jeep tersebut, melalui sambungan Whatsapp, membenarkan. Namun pihaknya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perihal materi pertemuan lebih detail. "Besok rapat mas" bebernya singkat ketika dihubungi  (24/6/2019).

Diketahui sebelumnya, jika Perkumpulan Jeep Wisata Malang Raya berniat menggugat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terkait pembatasan kuota armada yang diperbolehkan mengangkut penumpang ke Bromo.

Kuota 21 Jeep yang diberikan, dirasa sangat merugikan pihak Perkumpulan Jeep Wisata Malang Raya. Sebab jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggotanya yang sebanyak 94 Jeep. "Jeep-Jeep kami yang lewat atau mengantar ke sana setiap hari diabsen, jika sudah 21 maka distop dan dipindahkan ke unit mereka. Bayangkan disini anggota kami ada 94, namun hanya diberikan kuota sebanyak 21. Ini tentu merugikan kami puluhan juta," jelas ketua Paguyuban Jeep Malang Raya, Idhamsyah Putra beberapa waktu lalu dikantor Peradi  Malang

"Setiap satu unit Jeep, tarifnya Rp. 1,5 juta. Namun, saat sampai di rest area kawasan Gubuk Klakah, kami diminta membayar Rp 900 ribu. Dari tarif Rp 1,5 juta tersebut, harus dipotong Rp 900 ribu sehingga sisa Rp 600 ribu. Tapi kan itu harus dipotong lagi dengan operasional seperti ada upah sopir, biaya bensin dan biaya lainnya. Malah kami bisa minus," tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan, selain kerugian itu, pihaknya juga menyampaikan jika masih ada kerugian yang belum terlihat. Dengan berlakunya kuota Jeep 21 unit, otomatis paguyuban di Malang juga ikut mengabsen. Dan jika sudah memenuhi kuota, dampaknya unit-unit dari anggota lain tidak berani untuk membawa penumpang sehingga bisa menganggur.

"Teman-teman bingung, akhirnya nggak berani bawa tamu, harus membatalkan jadwal, belum lagi tamu minta dioper, belum lagi kompliment ganti rugi terhadap travel agent yang jauh lebih besar dari fee. Penumpang sendiri juga sempat komplain, kenapa wisatawan yang harus jadi korban. Kenapa disini kita sudah link dengan trevale unit ini, kenapa harus pindah-pindah padahal unitnya juga sama," bebernya

Kuasa Hukum Perkumpulan Jeep Wisata Malang Raya, Yayan Riyanto pada pertemuan sebelumnya, di kantor Peradi Malang menjelaskan, Malang Raya menjelaskan, jika dalam hal ini, terkesan ada permainan atau monopoli akses menuju Taman Nasional Bromo Tengger (TNBTS). Hal ini sendiri juga merupakan masalah nasional. "Aturan dasar kuota itu apa ?. Kalau ini ditetapkan 21 kuotanya, ini bukan mereka yang sepakat untuk teken. Ini disuruh. Kami berharap ada solusi yang lebih masuk akal," pungkasnya.

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top