Harga Tawar Lelang Proyek Bina Marga di Bawah HPS, Ini Penjelasannya

Screenshot harga lelang di bawah HPS proyek konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang (LPSE kab malang)
Screenshot harga lelang di bawah HPS proyek konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang (LPSE kab malang)

SURABAYATIMES, MALANG – Merebaknya protes dari kalangan pengusaha di Kabupaten Malang, terkait pelelangan berbagai proyek di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, terus bergulir. Pasalnya, beberapa rekanan konstruksi menanyakan terkait harga penawaran lelang yang di bawah pagu dan HPS.

Misalnya, terkait harga penawaran lelang di paket rehab jalan raya Kendalpayak-Kepanjen senilai Rp 8,4 Miliar dan dimenangkan dengan nilai harga penawaran dan harga terkoreksi Rp 5,2 miliar. Atau paket lelang peningkatan jalan Tulus Besar-Ngadas senilai Rp 10,5 Miliar dimenangkan dengan harga tawar Rp 7 miliar lebih. Kasus serupa juga terjadi dibeberapa paket konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

Harga pemenang lelang konstruksi itulah yang sempat mengundang pertanyaan dari beberapa rekanan di Kabupaten Malang. Dugaan pun kembali menyeruak kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, terkait adanya "permainan" harga.

Atau, dengan adanya harga lelang pemenang yang di bawah HPS yaitu antara 20-30 persen. Akan menimbulkan dugaan proyek nantinya bermasalah dengan adanya pengurangan kualitas.

Dari beberapa sumber yang tidak berkenan ditulis namanya, sepintas bila melihat hal tersebut, lahirnya dugaan itu bisa dipahami.
"Tapi kalau kita memakai aturan yang terkait yaitu Permen PU (Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum) 31 tahun 2015. Tidak perlu adanya dugaan itu. Terus juga bila tahapan lelang di LPSE diketahui, juga akan menggugurkan dugaan itu," ucap salah satu narasumber kepada MalangTIMES.com, Kamis (20/06/2019).

Seperti diketahui di dalam Permen PU 31/2015 tentang Sstandar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dinyatakan, bahwa dalam pekerjaan konstruksi apabila harga penawaran jauh dibawah HPS, < 80>"Tapi kalau harga pemenangnya hanya selisih 20 persen atau kurang dari itu, tidak ada masalah," ujarnya terkait persoalan itu.

Lantas, bagaimana dengan harga pemenang dengan HPS dibawah 80 persen? Masih menurut Permen PU 31/2015 yang disampaikan narasumber, ada beberapa hal yang perlu dilakukan tindaklanjut oleh pihak atau lembaga lelang maupun peserta lelang.  "Ya itu wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan beberapa ketentuan sesuai aturan," ucapnya.

Ketentuan dalam aturan yang dimaksud adalah dilakukan AHSP (analisa harga satuan pekerjaan) terhadap calon penyedia yang menawar <80>Selain itu juga meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan, dan klarifikasi untuk item pekerjaan. 

Ketentuan lain adalah apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. Tapi, apabila total harga penawaran lebih besar dan/atau sama dengan dari hasil evaluasi, maka harga penawaran dinyatakan wajar.

Maka, apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan, penawarannya digugurkan dan jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam daftar hitam.

Dalam konteks harga lelang di bawah HPS di Kabupaten Malang, lanjut narasumber MalangTIMES, seperti dalam aturan itu. Pihak LPSE dan pihak Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang pun melakukan croscek lapangan. "Dilihat kepada pemenang lelang, apakah mereka siap untuk melakukan pembangunan sesuai spek atau tidak. Apa mereka juga memiliki pabrik, kendaraan dan alat konstruksi lainnya tidak. Kalau semua oke, ya dilanjut," urainya yang menegaskan juga memang akhirnya perusahaan kecil akan selalu kalah tender dengan aturan seperti itu.

Ini memang terlihat dari laman LPSE Kabupaten Malang. Dimana, misalnya lelang jalan Gedangan-Bantur yang dimenangkan kontraktor asal Mojokerto yang memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP). Kepemilikan AMP inilah yang sebagian besar proyek dengan nilai HPS puluhan miliar satu paket yang membuat mereka memenangkan lelang, walaupun dengan harga di bawah HPS.
Hal ini dikarenakan biaya untuk melaksanakan pekerjaan memang bisa ditekan. "Kontraktor yang memiliki AMP memang bisa menekan biaya semaksimal mungkin. Tapi dengan paket kerjaan di Malang Selatan dan pemenang dari luar Malang, kan juga bisa menimbulkan kendala," ucap Said pemilik PT TPA.

"Ditambah dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, diperkirakan ada dugaan pengurangan volume pekerjaan. Meski hal ini masih membutuhkan pembuktian lewat cor drill yang dilakukan DPUBM di akhir pekerjaan, imbuhnya.

Lepas dari adanya protes rekanan konstruksi di Kabupaten Malang, secara khusus Dinas PU Bina Marga, melalui Kepala Dinasnya, Romdhoni, kerap mengatakan, untuk persoalan pelelangan di LPSE, pihaknya tidak ikut campur. "Jadi itu ranah tim LPSE. Tapi kalau memang ada hal itu, kita pun tentunya akan memastikan pemenang lelang terlebih dahulu. Ini siklus rutin tahunan juga di pihak kita," terang Romdhoni Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.

Romdhoni melanjutkan, biasanya setelah melihat harga lelang pemenang dengan acuan Permen PU 13/2015 dan aturan lainnya. Bila harga dibawah 80 persen HPS, pihak mereka akan melakukan evakuasi kewajaran harga. "Selain juga memastikan bagaimana rekanan mampu dengan harga di bawah HPS melaksanakan pekerjaan sesuai spek yang ada," pungkas Romdhoni.

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top