Pencitraan Anak Emas Wali Kota Risma Dibalik Pengosongan Mess Persebaya?

Wisma Persebaya (Google)
Wisma Persebaya (Google)

SURABAYATIMES –  Sekitar sepuluh orang petugas Satpol PP Surabaya mengusir secara paksa karyawan Persebaya yang ada di dalam Mess Persebaya, Rabu (15/5) siang lalu. Saat itu padahal para karyawan dari klub yang sudah berdiri sejak tahun 1927 ini sedang sibuk untuk menyiapkan Bonek Card sebuah kartu khusus untuk bisa menonton Persebaya secara berkelanjutan.

          Para petugas dari Pemkot Surabaya itu secara tegas meminta agar siapapun yang ada di dalam wisma untuk keluar. Dan tanpa ada perlawanan para karyawan Persebaya itu pun akhirnya menuruti saja dan lanjut keluar.

Salah satu staff bidang amatir Persebaya, Agus Sanjaya, menjelaskan jika Satpol PP dan Kejaksaan datang ke Karanggayam sekitar pukul 10.00 WIB. “Saya datang pukul 10 sudah ramai Satpol PP sama kejaksaan. Mereka tidak bisa masuk karena pintu dalam keadaan terkunci. Setelah kami ambil kunci dan membuka pintu kami dikumpulkan, suruh mengosongkan gedung, begitu saja,” ujarnya dikutip dari salah satu website komunitas Bonek.

          Tidak banyak penjelasan yang diberikan Satpol PP dan pihak kejaksaan kepada staf internal yang ada. Mereka secara tegas meminta gedung dikosongkan sebelum jam 13.00 WIB.

          “Kami dikasih waktu sampai jam satu siang, di sana ada saya dan teman-teman sekretariat dan yang buat pendaftaran Bonek Card. Dokumen masih ada semua, cuma orang-orangnya saja yang dikosongkan,” kata Agus. “Kami tidak sampai bentrok karena kami tahu hari puasa juga sekarang. Pokoknya mereka mau gedung ini (Wisma Persebaya) dikosongkan,” tambahnya.

Setelah dikosongkan, kunci gedung dibawa oleh pihak Satpol PP dan atau linmas. Jika staf internal ingin masuk maka mereka harus lewat izin aparat yang bertugas.

Adanya kejadian tersebut cukup membuat gaduh publik Surabaya. Seakaan selama ini tidak pernah ada koordinasi yang apik antara Pemkot Surabaya dan Manajemen Persebaya. Padahal sebelumnya antara Pemkot Surabaya dan Manajemen Persebaya sudah beberapa kali bertemu. Bahkan antara pengurus manajemen serta pejabat pemkot sudah banyak yang saling mengenal.

Keesokan hari setelah adanya peristiwa pengusiran paksa tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikaan keterangan resmi. Dia mengatakan bahwa setiap tahun Pemkot Surabaya diminta pelaporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan aset. Ia menyebut, laporan itu bukan hanya menyangkut aset Wisma Persebaya. “Pengamanan aset sudah menjadi salah satu kewajiban pemerintah kota. Makanya kita ingin menyelamatkan aset pemkot itu. Saya juga tidak kepingin teman-teman Persebaya tidak punya tempat untuk itu, tapi saya juga mau adil,” tegasnya di Balai Kota, Kamis, (16/05/2019).

 

Risma menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, izin penggunaan Wisma Persebaya sudah berakhir. Namun, hingga Selasa, (14/05) wisma tersebut masih digunakan oleh Persebaya. Karena itu, pada Rabu, (15/05) Pemkot Surabaya bersama kejaksaan dan kepolisian melakukan penyelamatan aset tersebut.

Risma beralasan, bahwa pengamanan Wisma Persebaya bukan keinginan dari Pemkot Surabaya. Melainkan kewajiban yang harus dilakukan pemkot, karena laporan keuangan aset menjadi tanggung jawab yang harus dilaporkan kepada BPK.

Namun demikian, Wali Kota Risma menyebut, ia ingin Persebaya Surabaya bisa tetap maju. Walaupun, saat ini aset tersebut kembali ke pemkot. Akan tetapi pihaknya juga harus adil dan menjalankan kewajibannya. “Saya kepingin Persebaya juga maju, tapi kan saya juga harus sesuai aturan, tapi kan kalau tidak sesuai aturan saya yang kena,” imbuhnya.

Namun anehnya, sikap dari Pemkot Surabaya tiba-tiba berubah tidak lama setelah itu. Kali ini Wali Kota Risma, mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Eri Cahyadi untuk meninjau lokasi dua hari setelah penyegelan. Dengan ditemani Media Officer Persebaya Nanang Prianto, Ery menampik perihal adanya penyegelan itu. "Saya nyatakan tidak ada penyegelan atupun penutupan, yang terjadi sebelumnya hanya masalah miskomunikasi," kata Eri dikutip dari halaman resmi website Persebaya.

Lebih lanjut Eri juga menjanjikan perbaikan untuk gedung yang pernah ditinggali pemain-pemain legenda Persebaya tersebut. "Menurut saya saat ini gedung ini tidak layak, kasihan pemain akademi Persebaya yang menginap disini, bahkan untuk dijadikan kantor juga kurang nyaman, jadi sebelum digunakan kita berencana untuk merenovasi tempat ini,” imbuhnya.

Adanya drama ini rupanya menarik perhatian dari Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT) Mufti Mubarok. Mufti menyebut apa yang dilakukan tersebut sebatas hanya sebuah pencitraan saja.

“Eri Cahyadi yang sehari-hari sebagai kepala Bappeko mendadak menjadi mengurusi segala hal, termasuk pertanahan yang sebenarnya tugas bu Yayuk (Kepala Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah),” ujarnya.

Menurut Mufti, apa yang dilakukan Eri tersebut sarat kepentingan. “Dengan alih anak emas dari bu Risma yang akan dicalonkan sebagai wali kota. Eri mendadak menebar pencitraan dengan mengurusi tanah termasuk wisma yang menjadi ikon Persebaya,” bebernya.

Dalih pengamanan aset ini kata Mufti adalah lagu lama. “Memang Persebaya dan Bonek itu bukan aset yang berharga untuk pemkot? Kalau cuma tanah saja aset pemkot sudah banyak di mana-mana, termasuk surat ijo yang sampai hari ini diklaim milik pemkot,” cetusnya.

Mufti juga menambahkan jika rezim dari wali kota Risma akan segera berakhir saat ini. “Mohon jangan bikin ulah aneh-aneh. Sebagai bawahan bu Risma, Eri jangan asal Risma senang. Kalau mau cuma pencitraan jelang pilwali Surabaya, pak Eri nampaknya melakukan pencitraan yang salah,” imbuhnya.

Daftar riwayat karier Ery sebelumnya adalah kepala di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR). DPRKPCKTR ini adalah dinas yang membawahi segala proses perizinan terkait pembangunan di Surabaya.

Ery adalah salah satu orang kepercayaan atau bahkan bisa dibilang anak emas dari Wali Kota Risma. Karirnya begitu cepat melesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Awalnya dia menjabat sebagai Plt di DPRKPCKTR sekitar tahun 2016. Namun setelah dua tahun dia diangkat menjadi kepala dinas. Tidak menunggu lama dia kemudian kembali dipromosikan menjadi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapeko) Surabaya di tahun 2018.

Namanya bahkan santer digadang bakal maju dalam pemilihan wali kota (pilwali) Kota Surabaya tahun 2021 nanti. Dia disiapkan oleh Risma sebagai penggantinya pada posisi orang nomor satu di Pemkot Surabaya.

 Dikonfirmasi ulang mengenai hal ini Ery Cahyadi lagi-lagi tidak merespon. Pesan singkat yang terkirim tidak dia balas. Demikian juga ketika dihubungi via telpon.

 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top