Berani Klaim Data Real Count, Lembaga ini Dilaporkan ke Bawaslu Surabaya

Doni Istyanto ketika melapor ke kantor Bawaslu Surabaya
Doni Istyanto ketika melapor ke kantor Bawaslu Surabaya

SURABAYATIMES – Rilis SCG Research and Consulting berbuntut masalah. Usai mengumumkan hasil riset real count TPS yang telah direkap, SCG Research and Consulting dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya.

Laporan ini dilayangkan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi. Pelapor yang mengatasnamakan masyarakat ini mengungkapkan bahwa laporannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran survey hasil Pemilu, Selasa (30/4) malam.

"SCG ini tidak berhak merilis hasil real count. Karena hasil real count ini adalah domainnya KPU. Bukan menjadi hak lembaga survei manapun untuk menggunakan istilah real count. Dikhawatirkan, apabila nanti ada perbedaan, maka bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Misalkan, ada partai yang perolehannya lebih besar daripada hasil rilis SCG. Kan bisa memunculkan saling curiga," ujarnya.

Ia juga menuding bahwa hasil yang dirilis oleh SCG diduga memiliki keberpihakan khusus kepada salah satu partai politik tertentu. "Ini kan tidak boleh," tegasnya.

"Bisa dilihat contohnya di rilis SCG pada halaman 7. Konversi kursi di Dapil 5 Kota Surabaya, PSI yang mendapatkan 5.6 persen memperoleh kursi ke-8. Sedangkan Nasdem dengan 6.25 persen ditempatkan di kursi ke-9. Ini bisa memicu spekulasi politik jika PSI dipersiapkak oknum pejabat Pemkot Surabaya untuk kendaraan politik di Pilwali Surabaya," ujar pria yang didampingi pengacaranya.

Kemudian Istyanto juga mempertanyakan segi legalitas dari SCG. "Apakah SCG riset ini apakah sebuah lembaga survey yang sudah terdaftar di KPU untuk boleh menerbitkan atau melakukan Quick Qount dalam Pemilu 2019," bebernya.

Sementara ini temuan dari pihaknya, Istyanto mengaku kesulitan untuk mencari alamat kantor SCG. "Kami mencari dari internet alamat dari SCG belum mendapatkan. Sehingga kami bertanya-tanya, apakah SCG Riset and Consulting ini apakah memiliki badan hukum atau tidak. Karena yang disyaratkan dalam undang-undang pemilu dan peraturan KPU, lembaga survey yang terdaftar di KPU harus lembaga hukum yang terdaftar di Indonesia," imbuhnya.

 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top