Bupati Malang Rendra Kresna dan Lingkungan Hidup (5)

Bupati Malang Rendra Kresna Sukses Kendalikan Bencana Hingga 81 Persen

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat meninjau lokasi pelatihan bencana bersama TNI (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat meninjau lokasi pelatihan bencana bersama TNI (Foto: Nana/ MalangTIMES)

SURABAYATIMES, MALANG – Kabupaten Malang termasuk daerah yang tergolong rawan bencana alam. Hal ini selain dipengaruhi topografi wilayahnya, juga perubahan iklim ekstrem yang terjadi di seluruh belahan dunia menjadi faktor dominan Kabupaten Malang kerap dilanda berbagai bencana, baik angin kencang, banjir, kebakaran, puting beliung, tanah bergerak dan tanah longsor. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat di tahun 2016, bencana alam terjadi 56 kali dengan jenis bencana tanah longsor 35 kejadian, banjir 8 kejadian, angin puting beliung 7 kali, gempa bumi 5 kali dan tanah bergerak 1 kali.

“Tanah longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Malang. Kita mencatat perkiraan kerugian sebesar Rp 4,81 miliar dengan kejadian bencana ini di tahun 2016,” kata Iriantoro, Kepala BPBD Kabupaten Malang, saat diwawancarai MalangTIMES.

Dia juga menyampaikan luas kawasan rawan bencana tanah longsor sekitar 77.157 Ha dari total 353.486 Ha atau sebesar 21,82% yang tersebar di 15 kecamatan yang meliputi 32 desa yaitu Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Wonosari, Poncokusmo, Jabung, Lawang, Karangploso, Ngantang, dan Kasembon. 

Selain longsor, banjir juga menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Malang terutama di sekitar Sub DAS Sumber Brantas yang melewati Kecamatan Pujon, Kasembon dan Ngantang. Sub DAS Metro yang melewati Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading, dan Sub DAS Lesti yang melewati Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Turen, Wajak, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Gedangan, Bantur dan Pagak.

Berbagai kerugian material maupun korban jiwa dengan terjadinya bencana alam tersebut, telah membuat Bupati Malang bekerja keras dalam mengendalikan bencana alam yang terus mengintai wilayah yang dipimpinnya. Bahkan, Dr H Rendra Kresna tidak segan untuk memberikan kritik keras terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kebencanaan dan paska bencana.

“Kurang mantapnya koordinasi antar lintas lembaga dalam melaksanakan penanggulangan dan penanganan bencana alam membuat pengendalian bencana tidak optimal, terkesan lambat dan terlalu birokratis,” kata Rendra dalam suatu acara pelatihan bersama TNI-AD dan relawan serta masyarakat, di bulan April 2017 lalu. 

Kritik keras bupati yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup ini, tidak berhenti sekedar menegur OPD di bawahnya saja, tapi dengan solusi konkrit dalam kebijakan yang akan mendukung optimalnya pengendalian dan penanganan bencana.

Misal, dengan adanya penambahan anggaran bagi BPBD Kabupaten Malang. Tahun 2015 BPBD Kabupaten dianggarakan dana Rp 5 miliar meningkat di tahun 2016 menjadi Rp 5,7 miliar. Tahun 2017 ini total anggaran yang dikelola sekitar Rp 10,7 miliar.

“Sedangkan untuk dana tidak terduga disiapkan Rp 5 miliar. Selain itu anggaran paska bencana juga ada di dinas-dinas terkait,” terang Rendra.

Kebijakan tegas yang disertai solusi penuh Bupati Malang menghasilkan tingkat pengendalian bencana alam mencapai 81 persen di tahun 2016. Target pengendalian tersebut akan terus dipacu sehingga mencapi 85 persen di tahun 2021.

Prosentase 81 persen dalam pengendalian bencana di wilayah rawan bencana merupakan prestasi moncer dari buah pikir dan kerja keras pemimpin daerah dan jajarannya. Prestasi ini pun akhirnya diganjar dengan penghargaan di Bidang Penanganan Penanggulangan Kebencanaan Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2016.

“Pola pengendalian bencana alam tidak sekedar menambah anggaran setiap tahunnya. Yang utama adalah bagaimana menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana serta mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menghadapi bencana alam yang tidak bisa kita cegah kehadirannya,” ujar bupati dengan segudang prestasi selama dua periode memimpin Kabupaten Malang ini.

Tercatat, di tahun 2016 sudah terbentuk 17 desa tangguh bencana di Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan dan Ngantang dengan satgas bencana sejumlah 184 orang. Menurut Rendra, pembentukan desa tangguh bencana ini akan terus ditingkatkan sampai 32 Desa pada tahun 2021.  

“Desa tangguh bencana akan menjadi kekuatan dalam meminimalisir korban. Hal ini juga kita perkuat dengan pelibatan relawan (pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarakat) yang ada di Kabupaten Malang,” terangnya. 

Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana, Satgas Penanggulangan Bencana di tingkat Kecamatan dan Beach Rescue Centre (BRC) untuk penanganan bencana di kawasan pesisir pantai juga telah dibentuk dalam upaya terus mengendalikan jatuhnya korban pada saat akan dan setelah bencana alam terjadi. 

Pewarta : Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top