Bupati Malang Rendra Kresna dan Lingkungan Hidup (2)

Ciptakan Regulasi dan Pengawasan Ketat, Rendra Kresna Minimalisasi Alih Fungsi Lahan

Kepedulian Bupati Malang Dr H Rendra Kresna terhadap lahan persawahan dibuktikan dengan berbagai regulasi daerah dan strategi yang terus dijalankan dalam kepemimpinannya. (Nana)
Kepedulian Bupati Malang Dr H Rendra Kresna terhadap lahan persawahan dibuktikan dengan berbagai regulasi daerah dan strategi yang terus dijalankan dalam kepemimpinannya. (Nana)

SURABAYATIMES, MALANGKabupaten Malang sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur memiliki banyak potensi yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Tapi, di sisi lain, potensi topografi yang berupa pesisir, dataran rendah dan tinggi, pegunungan dan sungai juga mengundang permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dihuni oleh 2.705.295 jiwa pada tahun 2016 itu.

Kondisi topografi tersebut menjadikan bumi Arema menjadi lahan subur bagi sektor pertanian, perikanan, pertambangan yang mengundang ‘masyarakat usaha’ berlomba-lomba mendirikan industri atau pabrik di wilayah yang dipimpin Dr H Rendra Kresna tersebut.

Berkembangnya sektor usaha, baik besar, menengah, kecil dan nonformal, setiap tahunnya terus bertambah. Tercatat pertumbuhan industri menengah, kecil dan nonformal di Kabupaten Malang sebanyak 22.261 unit. Hal ini tentunya juga mengundang masyarakat, baik asli Kabupaten Malang maupun pendatang, untuk masuk dalam dunia usaha tersebut.

“Pertumbuhan tersebut adalah keniscayaan di mana pun. Daerah akan terus berubah dan berkembang ke arah sana. Tidak ada yang bisa membendungnya,” kata Rendra Kresna, Selasa (11/07). 

Tapi, lanjut Rendra, keniscayaan pertumbuhan tersebut tidak serta merta berjalan begitu saja tanpa adanya ‘intervensi positif’ dalam pengendaliannya. Pertumbuhan akan memberikan tekanan pada lingkungan hidup. “Alih fungsi lahan akhirnya tidak bisa dielakkan dengan adanya kebutuhan masyarakat dalam hal tersebut,” imbuhnya.

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang dan diperkuat dengan berbagai data yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mencatat penggunaan lahan di Kabupaten Malang pada 2016 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Data luas lahan sawah menunjukkan penurunan dari yang semula 50.570,24 hektare turun menjadi 50.124 hektare pada tahun 2016 atau turun sebesar 0,88 persen. 

Luas tegalan juga menunjukkan penurunan dari 92.851,59 hektare menjadi 91.900,41 hektare atau turun sebesar 1,02 persen. Luas lahan perkebunan semula 72.893,92 hektare menjadi 72.891,62 hektare atau turun sebesar 0,003 persen. 

?

Sebaliknya luas lahan permukiman yang semula 40.407,21 hektare meningkat menjadi 41.655 hektare pada tahun 2016 atau naik sebesar 3 persen dan lahan industri meningkat dari 390,13 hektare menjadi 537,66 hektare atau meningkat sebesar 27,44 persen. 

Peningkatan luas lahan pun terjadi di bidang pertambangan yang meningkat dari 82,01 hektare menjadi 88,37 hektare atau sebesar 7,20 persen. 

“Proses alih fungsi lahan tersebut terjadi akibat angka pertumbuhan penduduk. Dalam lima tahun belakangan, terjadi penambahan sekitar 0,68% (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, red),” terang Budi Iswoyo, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. 

Budi menambahkan bahwa pergeseran pola pikir masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahan miliknya juga ikut menjadi sumber terjadinya alih fungsi lahan yang semula berupa lahan pertanian, tegalan atau perkebunan menjadi lahan permukiman, pertambangan, maupun industri. “Dua sumber tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengintervensinya. Bahasanya tanah-tanah sendiri mau dijual, dialihfungsikan urusanku sendiri,” imbuh Budi.  

Proses terjadinya alih fungsi lahan tersebu tentunya akan terus bertambah dan menjadi tekanan serius pada lingkungan hidup apabila tetap dibiarkan tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah yang lebih agresif.

Rendra Kresna sebagai bupati yang dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup ini pun tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan berupa peraturan daerah (perda) selama dia menjabat dikeluarkan dalam melindungi dan meminimalisasi alih fungsi lahan di wilayahnya. “Cukup banyak perda mengenai perlindungan lingkungan hidup yang itu bisa meminimalisasi proses terjadinya alih fungsi lahan tanpa kendali. Selain itu, saya sudah instrusikan OPD terkait untuk tidak memberikan izin terhadap siapa pun yang membangun di wilayah persawahan,” tegasnya. (Lengkapnya Perda bisa dilihat di grafis)

Selain regulasi sebagai benteng perlindungan dalam menekan alih fungsi lahan, Pemerintah Kabupaten Malang juga menerapkan beberapa strategi. Di antaranya peningkatan pengawasan lingkungan di wilayah tambang, nilai indeks tutupan lahan dan pengawasan hutan lindung. Program kerja dalam mendukung strategi tersebut juga telah dilaksanakan secara kontinyu oleh OPD terkait dengan masyarakat yaitu pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam (SDA), dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.  (*)

Pewarta : Dede Nana
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top