Teken Komitmen, Bupati Malang Rendra Kresna Siap Kuatkan Pemerintahan Bersih

Dua dari kiri, Bupati Malang Dr H Rendra Kresna bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan KPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/07) (foto: beritalima.com)
Dua dari kiri, Bupati Malang Dr H Rendra Kresna bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan KPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/07) (foto: beritalima.com)

SURABAYATIMES, MALANG – Hari ini bersama bupati dan wali kota lainnya, Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna melakukan penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Soekarwo serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Agus Raharjo.

Hal tersebut tentu semakin mengukuhkan Kabupaten Malang dalam komitmennya memerangi tindak korupsi. Seperti diketahui, di awal tahun 2017, Kabupaten Malang telah memiliki kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Malang  sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan pembangunan zona integritas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini bahkan lebih dulu ada dibandingkan Komitmen Pengendalian Gratifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur (Jatim), Senin (10/07) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

WBK dan WBBM di Kabupaten Malang, menurut Rendra sebagai pondasi kuat dalam memerangi praktik korupsi di dalam pemerintahan sekaligus sebagai acuan kerja yang lebih bersih dan produktif bagi seluruh ASN dalam melayani masyarakat.

"Artinya, penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi tadi sudah memiliki pondasi yang telah berjalan di Kabupaten Malang. Kita siap menjalankannya," kata Rendra Kresna, Senin (10/07).

Penandatanganan komitmen di Surabaya tersebut dalam upaya menolak dan mengendalikan praktik gratifikasi yang masih terus terjadi di wilayah Jatim. Seperti yang terjadi di Surabaya dan Mojokerto dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, beberapa bulan kemarin.

Bupati Malang menandatangani komitmen zona integritas wilayah bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Negeri, Kepanjen, April 2017 lalu (Nana)

Rendra Kresna menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Malang tentunya siap menjalankan komitmen dalam pengendalian gratifikasi dan korupsi. "Kita memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Itu komitmen kita selama ini," ujarnya.

Kabupaten Malang sejak awal tahun selain telah mencanangkan WBK dan WBBM, juga telah memiliki Satgas Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta unsur TNI melalui Kodim 0818.

"Komitmen kita sudah ada, satgas juga bekerja dan membantu proses pengendalian gratifikasi dan korupsi," ujar Rendra yang sekali lagi siap menguatkan terciptanya pemerintahan bersih di wilayah yang dipimpinnya.

Sementara itu seperti dilansir beberapa media massa, perwakilan KPK Agus Raharjo menuturkan, komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan dalam hati nurani setiap kepala daerah. Langkah pencegahan ini perlu ditanamkan, terutama pada kepala daerah yang telah melakukan tandatangan komitmen pengendalian gratifikasi.

“Penandatanganan komitmen ini untuk kebaikan masyarakat di Indonesia umumnya dan di daerah yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu,” ujarnya.

Agus juga berharap penandatanganan tersebut tidak hanya dijadikan seremoni belaka, tapi dijadikan momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi di wilayah. 

"Sehingga tidak ada lagi pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi/korupsi di Jatim," harap Agus. 

Pewarta : Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top