TKA Tiongkok Serbu Jatim, Persyaratan Masuk Harus Diperketat

Tenaga kerja asal Tiongkok yang mulai masuk menjadi tenaga kerja di Indonesia (Foto : Istimewa)
Tenaga kerja asal Tiongkok yang mulai masuk menjadi tenaga kerja di Indonesia (Foto : Istimewa)

SURABAYATIMES – Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok akan menjadi permasalahan serius bagi tenaga kerja Indonesia, terutama Jawa Timur. Maka pemerintah harus memperketat persyaratan TKA masuk ke Jatim.

Senator DPD RI Dapil Jawa Timur, Ahmad Nawardi mengatakan perusahaan yang memperkerjakan TKA illegal dapat diancam pidana. Ancaman tersebut diurai pada pasal 42 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mempekerjakan TKA secara ilegal merupakan tindak pidana kejahatan, karena selain menutup lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia, tindakan tersebut juga mencederai rasa nasionalisme dan keadilan ribuan masyarakat yang masih menganggur," ujar Nawardi, Rabu, (14/12/2016).

Perusahaan yang terbukti mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa ijin atau ilegal akan dikenakan sanksi pidana sampai 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 400 juta.

Maka pemerintah sangat ketat mengatur persyaratan TKA yang masuk ke Indonesia, baik lewat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri tenaga kerja maupun melalui peraturan daerah.

Dengan peraturan yang ketat tersebut diharapkan tenaga kerja Indonesia terlindungi dari kompetisi yang tidak sehat. 

“Tapi kenyataannya di lapangan masih saja ada TKA masuk ke Indoensia lewat jalur-jalur ilegal. Pemerintah harus tegas menindak setiap pelanggaran tentang ketenaga kerjaan ini” tegas Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur ini.

Perusahaan swasta maupun BUMN diperbolehkan mempekerjakan TKA dengan ketentuan diantaranya mendapat ijin dari menteri dan tidak mengurusi personalia perusahaan.

Selain itu ada enam persyaratan lainnya yang diatur oleh undang-undang, diantaranya berpendidikan yang sesuai jabatan, memiliki sertifikat kompetensi atau punya pengalaman kerja paling kurang 5 tahun. 

“Selain itu juga diharuskan membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannnya kepada tenaga Indonesia pendamping” ucapnya.

Ketua Kushin Ryo Karatedo Indonesia (KKI) Jatim ini menjelaskan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia termasuk di Jawa Timur tidak terlepas dari perjanjian perdagangan bebas untuk kawasan Asea Tenggara dan Kerjasama Asean Plus Three (APT) yakni kerjasama antara 10 anggota Asean plus China, Jepang dan Korea pada 1997 lalu. 

“Mau tidak mau kita memang harus siap menghadapi persaingan perdagangan bebas ini,” ujarnya.

Senator kelahiran Madura ini mengharapkan masyarakat ikut memantau keberadaan TKA yang mulai meresahkan tersebut.

Kepada pemerintah daerah ia berharap untuk bertindak tegas dan memantau perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya masing-masing terutama perusahaan asing.  (*)

Pewarta : Adi Supra
Editor : Heryanto
Publisher : Anang Sugara
Sumber : Surabaya TIMES
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top