Tak Tercover BPJS, Maskin Dapat Alokasi Rp30 M

Pelayanan kesehatan di RSU dr Soetomo (foto: adi s/surabayaTIMES)
Pelayanan kesehatan di RSU dr Soetomo (foto: adi s/surabayaTIMES)

SURABAYATIMES – Masyarakat miskin (maskin) yang tidak diback-up oleh Badan Pelayanan Jaminan sosial (BPJS) tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mengingat Pemprov bersama DPRD Jatim  mengalokasikan anggaran dalam R-APBD 2017 sebesar Rp 30 miliar untuk biaya pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im menegaskan, tidak semua masyarakat miskin diback-up oleh BPJS akibat minimnya APBN. Untuk itu, Jatim memiliki gagasan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 0 miliar. Program itu sudah disetujui oleh Bappeda, namun nomenklaturnya kini masih dicarikan.

Alokasi tersebut bermula Pemprov Jatim menggagas Perda tentang SKM (Sistem Kesehatan Masyarakat) dengan anggaran Rp 50 miliar. Seiring dengan perjalanan waktu akhirnya pada 2015 dibentuk Perda UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar.

“Saat ini akan dihidupkan lagi, akan tetapi anggarannya hanya sekitar Rp 30 miliar," tegas politisi asal PAN ini, Selasa (1/11/2016).

Program ini nantinya banyak dititikberatkan kepada mereka yang masuk kriteria T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap) atau mereka yang tinggal di panti asuhan, karena tidak memiliki NIK atau Kartu Keluarga (KK). "Mereka-mereka inilah lebih dulu yang akan mendapatkan perhatian," tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristanto mengaku saat ini dalam mengurus UKM sangat sulit karena melalui birokrasi yang amat rumit. Untuk itu, Komisi E bersama-sama dengan Pemprov Jatim mengupayakan akan proses birokrasi yang dilalui cukup singkat, dan saat ini masih dalam pembahasan.

Program itu akan menyingkat sistem birokrasi. Artinya tidak lagi lewat Dinsos kabupaten atau kota, tetapi cukup RT/RW dan rekomendasi dengan dewan selanjutnya diserahkan ke Dinkes.

“Setelah proses administrasi dan menentukan dimana mereka dirawat di RS pemerintah, baru kemudian Dinkes yang akan membayar berobat mereka," papar mantan Dirut RS Williambuth. (*)

Pewarta : Adi Supra
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Abdul Hanan
Sumber : Surabaya TIMES
Redaksi: redaksi[at]surabayatimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]surabayatimes.com | marketing[at]surabayatimes.com
Top